Pemerintah diminta melakukan sosialisasi terkait pembatasan BBM yang menyebabkan kelangkaan BBM yang merata di Pulau Jawa. "Kelangkaan BBM juga disebabkan kurang transparannya pemerintah memberikan penjelasan kepada masyarakat,"ujar Anggota DPR dari Partai Golkar Satya Widha Yudha kepada parlementaria, Senin, (25/8).

Menurut Satya, perlu segera sosialisasi apakah dibatasi atau tidak, karena apabila dibatasi volume BBM tentunya siapa yang cepat maka dia yang dapat BBM. "Bisa juga yang dapat tangki dirigen yang nongkrong itu bisa dapat duluan,"terangnya.

Dia menambahkan, jika ada pembatasan maka harus ada semacam kriteria atau payung hukumnya. "Yang tidak sesuai kriteria dianggap melanggar aturan, jika tidak ada Kriteria dan payung hukum maka situasi akan chaos sesuai prinsip first come dan first serve,"tandasnya.

Dia mengatakan, melalui sosialisasi dan kriteria maka BBM dapat terjaga. Selain adanya usulan untuk membatasi subsidi BBM, lanjutnya, silahkan saja pemerintah baru mengurangi subsidi BBM namun tentunya penghematan yang ada dapat dialihkan program yang targeted (terukur).  

"Semua Pilihan kita serahkan kepada pemerintah, jadi melalui subsidi yang targeted jangan sampai inflasi meningkat jika memang harus dicabut program untuk rakyat lebih terfokus dan terarah,"tutupnya. (si)/foto:iwan armanias/parle/iw.